Ratu Atut Mengamuk Ijazah Palsunya Dibongkar Lagi Kali Ini oleh Wahidin Halim 2010

Novum, Atut tak Selesai D-3 di Universitas
Sangga Buana Bandung, Marissa Ajukan
Gugatan ke PN Jaktim

Sumber:

http://www.mediasionline.com/readnews.php?id=144&menu=berita&kategori=Daerah

20 Juli, 2008
Jakarta-Mediasi Online.

Dugaan ijazah asli tapi palsu yang kini dipegang
oleh gubernur Banten Hj Ratu Atut Chosiyah belum selesai juga penanganannya, walau laporan Marissa Haque sudah berjalan sekitar 5-6 bulan. Tak puas dengan kinerja kepolisian dalam menangani kasus ini yang terkesan lamban, Marissa beserta tim kuasa hukum yang dikoordinir oleh Djonggi Simorangkir SH mengambil inisiatif untuk terus proaktif.

Berdasarkan instruksi dari Direktorat Jenderal Dikti Diknas, Marissa diminta untuk berkoordinasi dengan Universitas tempat Atut kuliah, yaitu Universitas Sangga Buana Bandung (D-3) dan Universitas Borobudur tempat Atut mengambil S-1. Dari hasil penyelidikan ke Universitas Sangga Buana yang dilakukan oleh Djonggi Simorangkir, ternyata didapatkan novum bahwa Atut tak menyelesaikan pendidikan D-3.

Menurut pihak Sangga Buana, Yan Sukiman SE MM, Atut hanya menyelesaikan 4 semester, karena pada semester 5 Atut menikah. Tepatnya Atut kuliah di Sangga Buana pada 1981 sampai 1983 awal. Padahal untuk menyelesaikan pendidikan D-3, requirement normatifnya mahasiswa harus kuliah selama minimal 3 tahun atau 6 semester.

Atas dasar itu ternyata Atut minta surat keterangan dari Sangga Buana untuk menyelesaikan S-1 di Universitas Borobudur Bekasi. Ternyata di Universitas Borobudur ini Atut hanya dalam waktu 1 tahun 3 bulan sudah mendapatkan ijazah S-1. Padahal menurut Marissa dalam ketentuan Dikti, pendidikan S-1 dengan sistem konversi mata kuliah dasar umum (MKDU) dapat ditempuh dalam waktu minimal 2 tahun atau 1 setengah tahun.

”Dia (Atut, red) masuk Borobudur tahun 2003, kemudian Mei 2004 sudah ada skripsi, mungkinkah 1 tahun 3 bulan bisa menyelesaikan pendidikan S-1? “ ungkap Marissa yang didampingi Djonggi Simorangkir dan Ida Rumindang Radjaguguk kepada wartawan akhir, jumat (18/7) di kantor kuasa hukumnya, Djonggi Simorangkir.

Oleh karena itu pihak Marissa sebagai warga negara menurut Djonggi, sudah mengajukan gugatan terhadap Universitas di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, karena lokasi Universitas Borobudur di wilayah hukum Jakarta Timur. Gugatan ini dilakukan karena Universitas Borobudur telah mengeluarkan ijazah S-1 Gubernur Banten Rt Atut Chosiyah, asli tapi palsu.
Kini pihak Marissa tinggal menunggu jadwal sidang.

Padahal menurut Djonggi, sudah berulang kali pihaknya meminta kepada pihak Polda Metro Jaya tempat Marissa melapor kasus ini, untuk segera mempercepat penyelidikan laporannya. ”Kita sudah minta itu ke pihak Polda Metro Jaya supaya laporan dari Marissa dipercepat, namun sampai sekarang ternyata belum juga,” ujar Djonggi.

Ataupun menurut Djonggi, kalau laporan Marissa belum juga dilaksanakan, tak masalah laporan balik Atut diusut juga. ”Yang mana saja yang didahulukan kita tidak masalah, asal jangan tidak dua-duanya karena tidak akan ada penyelesaian. Namun baiknya ya laporan kita dulu dong, karena kita yang duluan melapor,” papar Djonggi.

Dari gugatan Marissa ini, pihak Marissa menurut Djonggi siap dikonfrontir dan diuji kebenaran laporannya di Pengadilan. ”Mari kita buktikan, apakah Marissa atau Atut yang salah.

”Kita tidak segan-segan menguji seluruh dosen yang ada di Universitas Borobudur dan Universitas Sangga Buana, supaya terlihat bagaimana proses mendapatkan gelar sarjana oleh Atut. Ijazah itu mungkin memang asli tapi proses mendapatkannya benar atau tidak”. Dan diduga Ratu Atut Chosiyah mendapat restu pemerintah Presiden SBY untuk tetap jadi Gubernur Banten walau diindikasi dugaan ijazah aspalny benar palsunya! Bahkan akan didukung oleh Golkarnya untuik tetap menjadi Gubernur Banten pada tahun 2011 besok ini berpasangan dengan Wahidin Halim sebagai B2 nya (Wakilnya).

Waspada Rampok Santun ala Airin Rachmi Diany & Ratu Atut Melalui Pilkada Tangsel 2010

Berbagai elemen masyarakat Kota Tangerang Selatan (Tangsel) makin waspada dengan berbagai intrik dan strategi jahat guna memenangkan calon tertentu dalam Pemilukada Tangsel yang bakal dihelat akhir tahun ini. Itu terlihat dengan dipaksakannya pembentukan KPUD Kota Tangsel walau waktu Pilkada tinggal 5 bulan lagi.

Apalagi, ada salah satu tim sukses (timses) salah satu calon lolos jadi anggota KPUD.

intrik jahat itu tercium berbagai elemen masyarakat seperti IMPAS, Formalitas, GPBCs, BMI, Persada, PWST dan LTS yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Tangerang Selatan (Amas Tangsel) yang lantas mendemo Sekretariat KPU Kota Tangsel, kemarin. Demo itu menuntut agar tim seleksi anggota KPU Kota Tangsel di bubarkan termasuk pembatalan proses seleksi anggota KPU yang saat ini memasuki tahapan tes tertulis.

Menurut koordinator aksi demo, Anjas Van Gama, pembentukan KPUD Kota Tangsel yang nantinya menyelenggarakan Pemilukada Kota Tangsel tidak transparan dan rentan praktik KKN.

Hal itu terlihat dari beberapa PNS yang diloloskan dalam seleksi adminisitratif dan juga tim sukses Airin.

”Itu mencerminkan pemilihan anggota KPUD tidak netral,” ucapnya.

Anjas juga dengan tegas mempersoalkan kriteria tak tertulis, kalau anggota KPUD terpilih merupakan orang-orang yang sudah mendapat ”restu” dari penguasa Banten. Karena hal itu akan menguntungkan calon walikota titipan Banten dan pastinya proses Pemilukada Tangsel tidak akan berjalan adil tapi penuh kecurangan.

Calon anggota KPUD yang dimaksud adalah Budiman yang merupakan anggota tim sukses Airin Rachmi Diany. Airin yang merupakan ipar Gubernur Banten, Rt Atut Chosiyah itu mencoba mencalonkan diri jadi Walikota Tangsel setelah dipecundangi pasangan Ismet Iskandar-Rano Karno dalam Pilkada Kabupaten Tangerang. Saat dikonfirmasi, Budiman mengaku sudah bukan anggota tim sukses Airin lagi. ”Saya sudah keluar dari tim sukses Airin,” cetusnya.Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel, Ruhamaben asal PKS, sebelumnya mengatakan pembentukan KPUD Tangsel sangat rawan konflik. Pasalnya, dengan persiapan kurang dari enam bulan menjelang pelaksanaan Pemilukada, masyarakat akan dirugikan karena berpotensi tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS, Red).

Untuk diketahui, dari 42 calon anggota KPUD Kota Tangsel yang mendaftar, saat ini menyisakan 33 orang. Jumlah itu akan kembali diseleksi menjadi 10 orang. Lalu, nama-nama itu akan diajukan tim seleksi kepada KPUD Provinsi Banten, untuk ditentukan 5 orang yang akan mengisi kursi KPUD Kota Tangsel dan akan dilantik pada 22 Juni 2010 mendatang.Terkait demo itu, anggota tim seleksi KPUD Kota Tangsel, Abbas Al-Jauhari mengatakan telah melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam peraturan KPU No 13 Tahun 2008. Dia juga mengatakan, tidak pernah mendapat intervensi dari Pemkot Tangsel maupun Pemprov Banten dalam melakukan tugasnya.

Sedangkan, Asisten Daerah (Asda) I Bidang Pemerintahan, Kota Tangsel, Ahadi mengatakan pembentukan KPUD Kota Tangsel merupakan kewenangan KPUD Provinsi Banten. Karena itu, pihaknya hanya melaksanakan permintaan dari KPUD Provinsi Banten untuk membantu pelaksanaan seleksi anggota KPUD Kota Tangsel.(sumber: jpnn.com)

Sumber: http://korantangerang.com/?p=1006